MURAPEDIA.COM, Lubuklinggau – Menyikapi sejumlah kejadian yang mengakibatkan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Musi Rawas Utara (Muratara).
Ketua Perwakilan LAKI P45 Sumatera Selatan, Ahlul Fajri, menyatakan bahwa langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan peserta didik, sekaligus memastikan seluruh penyelenggara MBG telah memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, sanitasi, serta pengelolaan lingkungan.
“Program MBG merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar kualitas makanan, kebersihan dapur, dan keamanan pangan benar-benar memenuhi standar. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama,” tegas Ahlul Fajri.
Berdasarkan hasil pemantauan LAKI P45 di lapangan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius, di antaranya dugaan masih adanya dapur MBG yang belum memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Temuan tersebut perlu diverifikasi oleh instansi berwenang melalui pemeriksaan menyeluruh.
LAKI P45 meminta agar sidak dilakukan secara menyeluruh tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan melibatkan dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, BPOM sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain itu, LAKI P45 juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap seluruh dapur MBG, meliputi kualitas bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan makanan, kebersihan peralatan, higiene para petugas, hingga pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat maupun pencemaran lingkungan.
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengawasan. Karena itu kami meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait bertindak cepat, profesional, dan transparan,” tutup Ahlul Fajri.
