MURAPEDIA.COM, Lubuklinggau – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) memberikan tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan salah seorang Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali, terkait pemberitaan mengenai kondisi fasilitas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau.
Dalam keterangannya, Hambali menjelaskan bahwa DPRD telah memanggil Direksi PDAM yang baru dan meminta agar distribusi air bersih, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga ke lingkungan Sekretariat DPRD, dapat dioptimalkan. Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas jaringan internet (WiFi) yang sebelumnya mengalami gangguan telah kembali berfungsi sejak Rabu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Perwakilan LAKI P45, Ahlul Fajri, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan keterbukaan yang diberikan oleh Anggota DPRD tersebut.
“Kami mengapresiasi klarifikasi yang telah disampaikan Bapak Hambali. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik. Harapan kami, apa yang telah disampaikan benar-benar diikuti dengan perbaikan nyata sehingga pelayanan di lingkungan DPRD dapat berjalan optimal,” ujar Ahlul Fajri.
Menurutnya, tujuan penyampaian temuan LAKI P45 bukan untuk menyudutkan lembaga tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat.
LAKI P45 juga menilai bahwa penjelasan mengenai kendala pasokan air dari PDAM merupakan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Namun demikian, pihaknya tetap berharap adanya evaluasi terhadap sistem pemeliharaan gedung agar fasilitas umum seperti toilet, jaringan air bersih, dan sarana pendukung lainnya selalu berada dalam kondisi siap digunakan.
Selain itu, LAKI P45 mendorong Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau untuk menyampaikan secara terbuka realisasi anggaran pemeliharaan gedung sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Apabila persoalan air memang disebabkan oleh kendala pasokan dari PDAM dan saat ini sedang dilakukan optimalisasi, tentu kita berharap permasalahan tersebut segera terselesaikan. Begitu pula dengan WiFi yang telah kembali berfungsi, kami mengapresiasi langkah cepat tersebut. Yang terpenting adalah memastikan seluruh fasilitas publik di lingkungan DPRD selalu dapat dimanfaatkan dengan baik,” tambah Ahlul Fajri.
LAKI P45 menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, profesional, dan berimbang. Organisasi ini juga membuka ruang terhadap setiap klarifikasi dari instansi maupun pejabat publik sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan pelayanan publik dan penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya.”
