MURAPEDIA.COM, Musi Rawas – Pelaksanaan rekrutmen dan penugasan Mitra Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sehingga sejumlah masyarakat dan peserta mengecam dan meminta Bupati dan Kepala Badan menindak tegas oknum Pemain pada Perekrutan Mitra BPS Musi Rawas. Dengan harapan agar proses penugasan petugas dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kualitas data.
Beberapa isu yang sering disampaikan masyarakat antara lain dugaan bahwa peserta lama lebih diprioritaskan dalam penugasan dibanding peserta baru yang telah lulus seleksi. Selain itu, terdapat pula kekecewaan dari sebagian peserta yang berhasil melewati tahapan seleksi namun hingga saat ini belum memperoleh penugasan.
Di sejumlah wilayah, muncul perbedaan penilaian terhadap kinerja petugas lama. Sebagian masyarakat menilai petugas berpengalaman lebih memahami kondisi lapangan, sementara sebagian lainnya menginginkan penyegaran personel guna meningkatkan kualitas pendataan dan hubungan dengan masyarakat.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah kekhawatiran mengenai akurasi data apabila petugas yang ditugaskan kurang diterima oleh warga.
“Saat pengumuman saya membuka aplikasi sobat mitra, saya dinyatakan lolos tetapi beberapa jam kedepan langsung berubah kembali saya tidak lolos bahkan ada juga sebaliknya sudah tidak lolos dan kembali lolos. Ini sangat aneh, dan diduga pasti ada permainan. Kami punya bukti, bukan hanya omongan,” kata Pardi dengan tegas saat dikonfirmasi awak media.
Sehingga ia meminta, Bupati Hj Ratna Mahmut dan kepala Badan BPS untuk menindak tegas oknum tersebut. “Enak bagi petugas lama dan bagi ada orang dalam, bisa diterima dengan gampang, bahkan bisa leluasa merubah isi akun dr sobat mitra ” ujarnya
Dan menurut sejumlah tokoh masyarakat, hubungan yang baik antara petugas dan responden sangat berpengaruh terhadap kelancaran pendataan serta keakuratan informasi yang dihimpun.
Masyarakat berharap BPS dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan petugas lapangan, termasuk kompetensi, integritas, rekam jejak kinerja, dan penerimaan masyarakat setempat. Dengan demikian, kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat menghasilkan data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
