Foto: Ilustrasi.
MURAPEDIA.COM, Musi Rawas Utara – Pengelolaan anggaran pengadaan bibit bawang merah pada Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2025 kini tengah dipertanyakan. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp.700.000.000 untuk jumlah volume 10.000 kg (10 ton) bawang merah tersebut dinilai janggal dan menuai tanda tanya besar dari publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, program yang bersumber dari APBD Muratara 2025 ini tercatat sebagai pengadaan produk dalam negeri dengan spesifikasi “Berkualitas”. Namun, realisasi di lapangan justru memicu dugaan adanya ketidaksesuaian, baik dari sisi anggaran, volume, maupun mutu barang.
Hitungan yang janggal Rp.70 Ribu per Kg, sejumlah pihak menilai, jika kalkulasi sederhana dilakukan, nilai anggaran Rp.700 juta untuk 10 ton bawang merah menghasilkan angka sekitar Rp70.000 per kilogram. Angka ini dinilai jauh di atas harga pasar rata-rata, sehingga memicu kecurigaan terkait mekanisme perencanaan dan pengadaan proyek tersebut.
“Kalau volumenya 10 ton dan anggarannya Rp.700 juta, wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Apakah kualitasnya benar-benar sebanding, atau ada komponen biaya lain yang sengaja disembunyikan” ujar salah seorang pemerhati kebijakan daerah di Muratara yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Petani mengeluh, mutu diduga tidak sesuai spesifikasi, tidak hanya soal harga yang dinilai kemahalan. Dugaan penyimpangan juga mengarah pada kualitas barang dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan, sejumlah petani mengeluhkan mutu bawang merah yang mereka terima karena diduga tidak seragam dan jauh dari dokumen yang bertuliskan “Berkualitas”.
Menanggapi hal ini, akademisi lokal mendesak agar instansi terkait tidak menutup mata.
“Jika memang tidak ada masalah, seharusnya instansi terkait bisa menjelaskan rinciannya secara transparan. Keterbukaan adalah kunci agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Dinas Pertanian masih bungkam, APIP didesak turun tangan, Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara. Pihak dinas masih bungkam terkait rincian harga satuan, mekanisme pengadaan, hingga penjelasan teknis mengenai spesifikasi kualitas bawang merah tersebut.
Kondisi ini membuat sejumlah pihak mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta lembaga penegak hukum lainnya untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh guna memastikan tidak ada kerugian keuangan daerah.
Sebagai bentuk penerapan prinsip cover both sides, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara atau pihak terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun bantahan resmi atas dugaan yang berkembang. (*)
